HMP Administrasi Negara Gandeng SATGAS PPKS Unesa Membangun Pendidikan Anti Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Unesa.ac.id- Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum menggagas Webinar anti kekerasan seksual dalam program Kesejahteraan Mahasiswa (KESMA) Talk, dengan tema “Membangun Pendidikan Anti Kekerasan Seksual”, Sabtu, 18 Maret 2023. SATGAS PPKS Unesa dalam hal ini melalui Iman Pasu Purba, berkesempatan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.

Iman dalam paparannya menguraikan secara rinci latar belakang lahirnya Permendikbudristek PPKS serta kualifikasi perbuatan yang dikategorisasi sebagai tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Selain itu, gambaran umum kasus-kasus yang terjadi yang sudah dan sedang ditangani juga dipresentasikan sebagai pembelajaran bersama guna mencegah bertambahnya kasus dilingkungan kampus. Seluruh peserta dipahamkan terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual, selubung kultural kekerasan seksual, proses pendampingan korban, proses pelaporan serta langkah pemulihan korban.

Peserta sejumlah 136 orang yang menghadiri webinar ini terlihat antusias, ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang muncul sesudah presentasi usai. Beberapa pertanyaan yang muncul adalah,” mengapa kasus-kasus kekerasan seksual lebih banyak viral dulu baru ditangani?, “ bagaimana melaporkan jika kurang alat bukti?,”bagaimana pandangan satgas PPKS terhadap fenomena ayam kampus?”, “bagaimana cara supaya korban berani speak-up?”, “dan beberapa petanyaan lainnya.

Iman dalam penjelasannya menegaskan bahwa saat ini pemerintah menunjukkan keseriusannya terhadap kasus kekerasan seksual dengan mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi, selain Permendikbudristek PPKS, pelaku Kekerasan Seksual juga sangat mungkin untuk dipindana. Ini berhubungan langsung dengan pembenanan pembuktian, bahwa untuk Delik Kekerasan Seksual, cukup dua alat bukti yakni keterangan korban dan hasil assessment psikologi. Hal ini sangat memudahkan korban dan nyatalah keberpihakan terhadap korban. Konteks penanganan kasus KS, di Unesa tidak lebih dari 3 kali 24 jam, Terlapor dan Pelapor akan dimintai keterangan. Sedapat mungkin sebelum viral kasus sudah tertagani dan rekomendasi sanksi tidak lebih dari satu bulan sudah diterbitkan.

Terkait “ayam kampus”, Iman menegaskan bahwa fenomena tersebut tetap akan serius ditangani jika ada laporan yang masuk ke SATGAS PPKS. Kendatipun konsensual, SATGAS PPKS dapat merekomendasikan ke Direktorat Pencengahan dan Penanggulanagan Isu Strategis Kampus untuk diproses dan didalami. Bagaimanapun kegiatan prostitusi apalagi melibatkan teknologi dapat dijerat secara pidana. Unesa tidak kompromi jika ada mahasiwa yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Pasti akan disanksi karena benturan dengan nilai-nilai yang diatur pada kode etik mahasiswa.

Perihal Korban supaya berani speak-up, yang pasti sistem sudah kita bangun semudah mungkin untuk melaporkan dan Unesa dalam hal ini SATGAS PPKS berpihak penuh kepada korban. Sikap pendamping atau teman juga sebaiknya demikian, tidak menyalahkan korban, tidak memaksa korban, tetapi sabar mendengar dan ikut meyakinkan kalau melapor adalah jalan terbaik. Korban apalagi terikat dalam relasi dimana Terlapor adalah Pacar cenderung mendiamkan dan menutupi kasus tersebut. Oleh karenanya, membangun trust dan sikap yang tulus terhadap korban menjadi sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual. Harapannya, semua kampus di Indonesia, khususnya Indonesia menjadi kampus yang aman, nyaman dan ZERO Kekerasan Seksual. Unesa Satu Langkah di Depan!