POLICY BRIEF - Surabaya Perlu Percepat Transisi Kota Berkelanjutan melalui Sampah Hulu, Transportasi Hijau, dan RTH Presisi

LINGKUNGAN • TRANSPORTASI • TATA RUANG

Surabaya Perlu Percepat Transisi Kota Berkelanjutan melalui Sampah Hulu, Transportasi Hijau, dan RTH Presisi

Policy brief SDG 11 menyoroti tekanan ekologis kota dan menawarkan paket kebijakan bertahap: pengolahan organik di tingkat kelurahan, elektrifikasi angkutan umum dan jalur khusus bus, serta pembangunan pocket parks di kawasan padat.

SURABAYA — Pertumbuhan ekonomi dan mobilitas perkotaan yang tinggi menempatkan Surabaya pada persimpangan penting antara daya saing kota dan keberlanjutan lingkungan. Policy brief bertajuk “Akselerasi Surabaya Menuju Kota Berkelanjutan” menilai bahwa penguatan kebijakan kota perlu diarahkan secara terpadu pada tiga isu utama: pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, transportasi publik rendah emisi, dan penataan ruang terbuka hijau (RTH) yang lebih presisi.

Dokumen tersebut mencatat laju pertumbuhan ekonomi pascapandemi berada pada kisaran 4,29–5,31 persen, dengan kepadatan penduduk lebih dari 8.500 jiwa per kilometer persegi. Pada saat yang sama, Surabaya menghadapi timbunan sampah sekitar 1.800 ton per hari, dominasi sampah organik sekitar 60 persen, ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi, serta ketimpangan distribusi RTH di kawasan kota.

Arah kebijakan ini sejalan dengan visi RPJMD Kota Surabaya 2021–2026, yaitu “Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”. Dengan jumlah penduduk lebih dari 2,9 juta jiwa, tantangan Surabaya bukan hanya menyediakan infrastruktur, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan kawasan terbangun tidak memperbesar risiko emisi gas rumah kaca, genangan mikro, tekanan kualitas udara, dan penurunan kenyamanan termal perkotaan.

Pada sektor persampahan, sekitar 1.500–1.600 ton sampah per hari masih dikirim ke TPA Benowo, sedangkan sekitar 200–300 ton per hari direduksi sebelum mencapai TPA melalui bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, budidaya maggot BSF, dan ekoenzim. Policy brief menilai tantangan berikutnya terletak pada sampah organik yang berkadar air tinggi. Karena itu, pengolahan organik disarankan bergeser lebih kuat ke tingkat RW dan kelurahan agar beban pengolahan hilir dapat ditekan.

Pengurangan plastik juga dinilai perlu diperluas. Implementasi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 disebut telah menurunkan timbunan plastik sekitar 1,5–2 ton per hari pada sektor modern. Kebijakan berikutnya diarahkan pada pasar tradisional dan UMKM dengan skema kepatuhan yang disertai insentif, sehingga perubahan perilaku tidak hanya terjadi di ritel modern.

Di sektor transportasi, Surabaya telah memiliki Suroboyo Bus, Trans Semanggi Suroboyo, serta feeder Wira Wiri Suroboyo yang melayani 11 koridor dengan lebih dari 52 unit minivan atau medium van. Meski jaringan layanan semakin luas, pangsa penggunaan transportasi publik disebut masih di bawah 10 persen. Hambatan yang disorot adalah waktu tunggu yang belum konsisten, kualitas halte dan titik pemberhentian yang belum sepenuhnya ramah pejalan kaki dan difabel, serta ketiadaan jalur khusus yang membuat bus tetap terjebak kemacetan bersama kendaraan pribadi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, policy brief merekomendasikan uji coba dedicated transit lane pada koridor Ahmad Yani–Darmo–Basuki Rahmat. Pada saat yang sama, 50 persen armada Wira Wiri Suroboyo dan Suroboyo Bus diarahkan bertransisi menuju kendaraan listrik. Integrasi tarif tunggal dan pembayaran nontunai universal antarmoda juga diposisikan sebagai instrumen penting agar perpindahan antarlayanan lebih sederhana bagi pengguna.

Pada aspek ruang terbuka hijau, dokumen mencatat capaian RTH publik Surabaya sekitar 21–22 persen dari luas wilayah kota, sehingga secara agregat telah melewati batas minimum RTH publik 20 persen dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Namun, persoalan utamanya adalah distribusi spasial. Surabaya Barat dan Selatan dinilai relatif lebih menikmati taman kota, sementara Surabaya Pusat dan Utara menghadapi keterbatasan lahan akibat kepadatan permukiman dan aktivitas komersial.

Karena itu, strategi jangka panjang yang ditawarkan bukan semata menambah taman besar, melainkan mengakuisisi lahan privat berskala kecil untuk dikembangkan menjadi pocket parks dan sumur resapan komunal. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekologi mikro di kawasan padat, sekaligus membantu mengurangi efek pulau panas perkotaan dan genangan lokal.

Policy brief menegaskan bahwa transformasi Surabaya menuju kota berkelanjutan membutuhkan pergeseran dari pendekatan kuratif menuju pencegahan yang terstruktur. Artinya, kebijakan tidak cukup bertumpu pada teknologi hilir, tetapi harus mengubah sistem dan perilaku sejak dari sumber masalah. Jika desentralisasi pengolahan sampah, dekarbonisasi transportasi, dan distribusi RTH presisi berjalan konsisten, Surabaya dinilai memiliki peluang menjadi salah satu rujukan pembangunan kota berkelanjutan di tingkat nasional maupun Asia Tenggara.

POLICY BRIEF RINGKAS

Akselerasi Surabaya Menuju Kota Berkelanjutan

Integrasi Pengelolaan Sampah Hulu-Hilir, Transportasi Hijau Antarmoda, dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Presisi

Ringkasan Eksekutif

Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menghadapi tekanan ekologis yang semakin kompleks. Timbunan sampah harian sekitar 1.800 ton, dominasi sampah organik 60 persen, pangsa transportasi publik yang masih rendah, dan ketimpangan distribusi RTH menjadi isu utama yang perlu ditangani secara terpadu.

Tiga rekomendasi utama adalah: (1) desentralisasi pengolahan sampah organik di hulu; (2) elektrifikasi armada dan penyediaan jalur khusus bagi angkutan publik; dan (3) ekspansi RTH presisi melalui micro-parks atau pocket parks di kawasan padat Surabaya Utara dan Pusat.

Rekomendasi Kebijakan Bertahap

JANGKA PENDEK (1–2 TAHUN)

Desentralisasi Pengolahan Sampah Organik & Perluasan Bebas Plastik

·   Mewajibkan pengolahan sampah organik melalui komposting dan biokonversi maggot BSF di tingkat RW/kelurahan dengan sasaran menahan sekitar 400 ton sampah organik per hari sebelum masuk TPA Benowo.

·   Memperluas penerapan Perwali No. 16/2022 dari ritel modern ke pasar tradisional, disertai insentif pengurangan retribusi bagi pedagang yang patuh.

JANGKA MENENGAH (2–4 TAHUN)

Elektrifikasi Transportasi & Dedicated Transit Lane

·   Menguji jalur khusus bus pada koridor Ahmad Yani–Darmo–Basuki Rahmat untuk meningkatkan ketepatan waktu layanan.

·   Mentransisikan 50 persen armada pengumpan Wira Wiri Suroboyo dan Suroboyo Bus ke kendaraan listrik.

·   Menerapkan tarif tunggal terintegrasi dan pembayaran nontunai universal antara Trans Semanggi, Suroboyo Bus, dan Wira Wiri.

JANGKA PANJANG (5+ TAHUN)

RTH Presisi & Transformasi Zero Waste City

·   Mengakuisisi lahan privat berskala kecil di Surabaya Utara dan Pusat untuk pocket parks dan sumur resapan komunal.

·   Mengurangi ketergantungan pada insinerasi termal secara bertahap menuju ekosistem Zero Waste Cities, disertai transparansi data uji emisi PLTSa Benowo kepada publik.

Matriks Aksionabel dan Indikator Kinerja Utama (KPI)

Kesimpulan Kebijakan

Surabaya memiliki modal sosial dan infrastruktur dasar untuk mempercepat transformasi kota berkelanjutan. Prioritas kebijakan perlu dipusatkan pada pengurangan beban sampah dari hulu, peningkatan keandalan dan elektrifikasi transportasi publik, serta distribusi RTH yang lebih presisi di kawasan padat. Kombinasi ketiga agenda tersebut memberi jalur yang lebih terukur menuju pencapaian SDG 11 dan pembangunan perkotaan yang lebih rendah emisi, sehat, dan tangguh.

Rujukan dalam Policy Brief

·   Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2024). Kota Surabaya Dalam Angka 2024.

·   Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. (2023). Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

·   Dinas Perhubungan Kota Surabaya. (2023). Evaluasi Kinerja Operasional Suroboyo Bus dan Feeder Wira Wiri Suroboyo.

·   Pemerintah Kota Surabaya. (2021). RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021–2026.

·   Pemerintah Kota Surabaya. (2022). Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.

·   Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tarif dan Tabel Lintasan Angkutan Pengumpan (Feeder) Wira Wiri Suroboyo.

·   Kusuma, A., et al. (2020). Analisis Upaya Kota Surabaya untuk Mewujudkan Kota Hijau (Green City) dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. Jurnal Perencanaan Perkotaan dan Lingkungan, 12(2), 105–118.

·   UN-Habitat. (2022). World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities.

·   WALHI Jawa Timur & ECOTON. (2026). Kajian Catatan Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Akses Transparansi AMDAL PLTSa Benowo Surabaya.

Catatan redaksi: Naskah berita ini disusun berdasarkan isi Policy Brief “Akselerasi Surabaya Menuju Kota Berkelanjutan: Integrasi Pengelolaan Sampah Hulu-Hilir, Transportasi Hijau Antarmoda, dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Presisi”. Data dan target kebijakan mengikuti dokumen sumber.