POLICY BRIEF - Memperkuat Kepatuhan Wajib Pajak melalui Coretax

06 Agustus 2026 14:26:00 - kategori Agenda 132 Views

POLICY BRIEF • AGUSTUS 2026

Memperkuat Kepatuhan Wajib Pajak melalui Coretax

Lima pilar kebijakan untuk implementasi yang andal, adil, dan berorientasi pada hak wajib pajak

Penyusun:
Revienda Anita Fitrie, S.IP., MPA.

● SASARAN UTAMA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak

● KEPUTUSAN STRATEGIS

Menggeser ukuran keberhasilan Coretax dari volume transaksi menuju kualitas kepatuhan dan kepercayaan

PESAN UTAMA

Coretax harus diperlakukan sebagai instrumen kebijakan pemungutan pajak, bukan sekadar aplikasi teknologi.

Integrasi administrasi dapat menurunkan biaya kepatuhan, memperbaiki kualitas data, dan memperkuat pengawasan berbasis risiko.

Manfaat tersebut tidak otomatis muncul; keandalan sistem, kemudahan penggunaan, literasi digital, kualitas layanan, keamanan data, dan kepastian hukum menjadi prasyarat.

Pilihan kebijakan terbaik adalah model seimbang yang mengintegrasikan teknologi, pelayanan, edukasi, pengawasan proporsional, dan perlindungan hak wajib pajak.

Mengapa kebijakan ini mendesak?

KONTEKS

Coretax telah menjadi infrastruktur utama administrasi perpajakan sejak masa pajak Januari 2025. Sistem ini menghubungkan registrasi, pembayaran, pelaporan, dokumen, layanan, dan pengawasan dalam satu platform. Namun, sentralisasi fungsi juga berarti bahwa gangguan, ketidakjelasan prosedur, atau kegagalan perlindungan data dapat berdampak luas pada wajib pajak dan legitimasi administrasi.

POTENSI

Prosedur lebih sederhana, biaya kepatuhan lebih rendah, dan data lebih konsisten.

RISIKO

Gangguan terpusat, kesenjangan literasi digital, privasi, dan sanksi akibat kegagalan sistem.

ARAH KEBIJAKAN

Kinerja Coretax harus dinilai melalui perubahan perilaku kepatuhan, bukan hanya jumlah transaksi.

Masalah kebijakan dan bukti utama

DIAGNOSIS

Masalah inti bukan terletak pada ketersediaan fitur, tetapi pada kesenjangan antara tujuan normatif Coretax sebagai sistem terintegrasi dan kemampuannya menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan. Literatur yang ditelaah menunjukkan lima dimensi yang saling bergantung.

DIMENSI

MEKANISME KEBIJAKAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

RISIKO UTAMA

INTEGRASI ADMINISTRASI

MEKANISME Penyatuan registrasi, pembayaran, pelaporan, dokumen, dan riwayat layanan.

HASIL Data konsisten, proses singkat, dan jejak audit kuat.

RISIKO Kegagalan terpusat berdampak pada banyak layanan.

PENERIMAAN PENGGUNA

MEKANISME Kemudahan, kegunaan, kepercayaan, kesadaran, dan dukungan.

HASIL Penggunaan aktual dan kepatuhan formal meningkat.

RISIKO Sikap positif tidak selalu berubah menjadi penggunaan aktual.

BIAYA DAN PELAYANAN

MEKANISME Pengurangan waktu, pengulangan input, kunjungan, dan koreksi.

HASIL Biaya kepatuhan turun dan kepuasan meningkat.

RISIKO Kompleksitas baru bagi pengguna rentan.

PENGAWASAN BERBASIS DATA

MEKANISME Pencocokan data, analisis risiko, dan prioritas tindak lanjut.

HASIL Ketidaksesuaian terdeteksi lebih tepat; kepatuhan material meningkat.

RISIKO Salah klasifikasi dan pengawasan tidak proporsional.

PERLINDUNGAN HUKUM

MEKANISME

Keamanan data, penjelasan keputusan, koreksi, keberatan, dan pemulihan.

HASIL

Kepercayaan dan legitimasi administrasi menguat.

RISIKO

Risiko privasi, tanggung jawab tidak jelas, dan sanksi akibat gangguan.

✓

BUKTI YANG PALING RELEVAN

Digitalisasi dapat menurunkan biaya administrasi dan kepatuhan, tetapi hasilnya bergantung pada penerimaan pengguna, kepercayaan, kemampuan institusional, dan dukungan regulasi. Evaluasi awal Coretax juga menunjukkan bahwa penurunan biaya kepatuhan dapat meningkatkan niat patuh, meskipun ketergantungan berlebihan pada otomasi berisiko menurunkan kewaspadaan profesional.

Implikasi bagi pengambil keputusan

IMPLIKASI

Stabilitas dan kepastian prosedur harus didahulukan sebelum perluasan fitur.

Wajib pajak perlu diperlakukan secara berbeda berdasarkan kapasitas digital, skala usaha, dan kompleksitas transaksi.

Pengawasan harus mampu membedakan kesalahan teknis, ketidakpahaman, kelalaian, dan kecurangan yang disengaja.

Hak koreksi, penjelasan, keberatan, dan pemulihan harus terintegrasi ke dalam desain sistem.

Pilihan kebijakan

OPSI

Tiga pendekatan berikut dapat digunakan untuk mengarahkan implementasi Coretax. Opsi ketiga direkomendasikan karena paling konsisten dengan temuan artikel dan risiko implementasi.

1. Ekspansi teknologi

FOKUS Percepatan fitur, integrasi data, dan otomatisasi.

KEUNGGULAN Mendorong efisiensi dan skala layanan.

KETERBATASAN Berisiko memperluas fungsi sebelum sistem stabil; hak pengguna kurang terlindungi.

2. Pengawasan intensif

FOKUS Pemanfaatan data untuk deteksi, audit, dan penegakan.

KEUNGGULAN Meningkatkan peluang deteksi ketidaksesuaian.

KETERBATASAN Dapat mengurangi kepercayaan jika kesalahan teknis diperlakukan sebagai ketidakpatuhan.

3. Model seimbang

DIREKOMENDASIKAN

FOKUS Stabilitas, layanan, edukasi, pengawasan berbasis risiko, dan perlindungan hak.

KEUNGGULAN Menggabungkan kepatuhan sukarela dan deterrence secara proporsional.

KETERBATASAN Memerlukan koordinasi lintas fungsi dan evaluasi berkelanjutan.

★

REKOMENDASI UTAMA: ADOPSI MODEL SEIMBANG

Tetapkan Coretax sebagai ekosistem kepatuhan yang menghubungkan kualitas sistem, pelayanan, edukasi, pengawasan proporsional, dan perlindungan hak. Pendekatan ini mengurangi biaya kepatuhan sekaligus memperkuat kemampuan deteksi tanpa mengorbankan kepercayaan.

Lima pilar kebijakan

REKOMENDASI

1. Kualitas sistem

Pastikan kapasitas, kecepatan akses, interoperabilitas, keamanan, dan pemulihan gangguan.

2. Layanan & edukasi

Segmentasikan bantuan bagi orang pribadi, UMKM, badan, bendahara, dan profesional pajak.

3. Pengawasan berbasis risiko

Gunakan data untuk membedakan kesalahan teknis, kelalaian, dan kecurangan.

4. Perlindungan hak

Sediakan penjelasan, koreksi, keberatan, dan pemulihan atas kegagalan sistem.

5. Evaluasi adaptif

Libatkan wajib pajak, profesional, akademisi, pengembang, dan pegawai pajak.

ALUR DAMPAK KEBIJAKAN

Keandalan sistem + pelayanan

→

Biaya kepatuhan menurun

→

Adopsi + kepercayaan meningkat

→

Kepatuhan formal & material

2	PENGAWASAN DAN LEGITIMASI Pengawasan berbasis risiko memperkuat deteksi; perlindungan hak menjaga kepercayaan dan legitimasi administrasi.

Peta jalan implementasi

TAHAPAN

Implementasi sebaiknya dilakukan bertahap agar perluasan fungsi tidak mendahului stabilisasi fungsi dasar.

TAHAP

HORIZON

TINDAKAN PRIORITAS

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB UTAMA

1. Stabilisasi

0–3 bulan

TINDAKAN PRIORITAS

Pemetaan gangguan, kapasitas infrastruktur, status transaksi, dan kanal pemulihan.

KELUARAN Baseline reliabilitas dan daftar proses kritis.

PENANGGUNG JAWAB

DJP; unit TIK; penyedia sistem

2. Segmentasi layanan

3–6 bulan

TINDAKAN PRIORITAS

Klasifikasi pengguna, modul bantuan, kanal pendampingan, dan simplifikasi alur berisiko tinggi.

KELUARAN Layanan berbeda menurut kebutuhan pengguna.

PENANGGUNG JAWAB

DJP; KPP; penyuluhan

3. Pengawasan proporsional

6–12 bulan

TINDAKAN PRIORITAS

Pencocokan data, model risiko, prosedur klarifikasi, dan validasi manusia.

KELUARAN Pengawasan akurat dan dapat dijelaskan.

PENANGGUNG JAWAB

DJP; pengawasan; pemeriksaan

4. Evaluasi dampak

12–18 bulan

TINDAKAN PRIORITAS

Ukur biaya kepatuhan, akurasi pelaporan, sengketa, kepuasan, dan kepercayaan.

KELUARAN Penyempurnaan kebijakan dan sistem berbasis bukti.

PENANGGUNG JAWAB

Kemenkeu; DJP; evaluator independen

Indikator keberhasilan

PENGUKURAN

DOMAIN	INDIKATOR INTI	MAKNA KEBIJAKAN
Reliabilitas	Tingkat kegagalan transaksi; durasi gangguan; waktu pemulihan.	Menilai apakah sistem benar-benar dapat diandalkan.

Layanan

Waktu penyelesaian; jumlah koreksi; kepuasan; penggunaan kanal bantuan.

Menilai kemudahan dan responsivitas.

Kepatuhan formal

Ketepatan registrasi, pembayaran, dan pelaporan.

Menilai perubahan perilaku administratif.

Kepatuhan material

Akurasi data; kelengkapan pengungkapan; temuan ketidaksesuaian.

Menilai kualitas substansi pelaporan.

Legitimasi

Pengaduan; sengketa; kepercayaan; persepsi keadilan.

Menilai kualitas hubungan otoritas–wajib pajak.

Risiko implementasi dan mitigasi

PENGENDALIAN

Gangguan sistem terpusat

DAMPAK

Pembayaran, pelaporan, dan penerbitan dokumen terganggu secara bersamaan.

MITIGASI KEBIJAKAN

SLA publik, pencatatan insiden, kanal alternatif, dan pemulihan otomatis.

Kesenjangan literasi digital

DAMPAK

Beban adaptasi lebih besar bagi UMKM dan pengguna rentan.

MITIGASI KEBIJAKAN

Pendampingan tersegmentasi, layanan hibrida, dan simplifikasi alur.

Salah klasifikasi risiko

DAMPAK

Kesalahan administratif diperlakukan sebagai ketidakpatuhan disengaja.

MITIGASI KEBIJAKAN

Hak klarifikasi, validasi manusia, dan audit model risiko.

Privasi dan keamanan data

DAMPAK

Kepercayaan menurun dan potensi kerugian hukum meningkat.

MITIGASI KEBIJAKAN

Kontrol akses, log penggunaan data, respons insiden, dan akuntabilitas.

Ketidakpastian hukum

DAMPAK

Wajib pajak menanggung sanksi akibat gangguan pemerintah.

MITIGASI KEBIJAKAN

Aturan eksplisit mengenai bukti gangguan, koreksi, dan penghapusan sanksi.

Ketergantungan pada otomasi

DAMPAK

Kewaspadaan profesional dan penilaian manusia menurun.

MITIGASI KEBIJAKAN

Fitur validasi, peringatan, dan ruang untuk penilaian profesional.

KEPUTUSAN YANG PERLU DIAMBIL

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak perlu menetapkan kerangka evaluasi Coretax berbasis hasil: reliabilitas, biaya kepatuhan, akurasi pelaporan, penyelesaian kesalahan, penurunan sengketa, dan kepercayaan. Kerangka ini harus menjadi dasar prioritas pengembangan sistem dan penyesuaian regulasi.

Kesimpulan

PENUTUP

Coretax dapat memperkuat kepatuhan formal dan material apabila teknologi digunakan untuk mempermudah pemenuhan kewajiban, meningkatkan kualitas data, dan mendukung pengawasan yang proporsional. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah akun atau transaksi. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah sistem menurunkan biaya kepatuhan, memperbaiki akurasi pelaporan, menyelesaikan kesalahan secara adil, mengurangi sengketa, dan memperkuat kepercayaan wajib pajak.

Referensi terpilih

SUMBER

Abu-Silake, S. A., et al. (2024). Exploring the key factors influencing the actual usage of digital tax platforms. Discover Sustainability, 5(1).

Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Digital taxation, artificial intelligence and Tax Administration 3.0. Accounting Research Journal, 37(2), 172–191.

Hesami, S., Jenkins, H., & Jenkins, G. P. (2024). Digital transformation of tax administration and compliance. Digital Government: Research and Practice, 5(3).

Kokalari, L., & Guma, E. (2025). Digitalization of tax services in Albania and its impact on taxpayer compliance. Interdisciplinary Journal of Research and Development, 12(3S1), 126–132.

Saptono, P. B., et al. (2026). Tax professionals’ perceptions, compliance costs, and compliance intentions under Indonesia’s Core Tax Administration System. Informatics, 13(4).

Grabareva, E. Y., & Pogorletskiy, A. I. (2026). The impact of tax administration digitalization on tax systems in Latin America. Journal of Tax Reform, 12(1), 6–24.