POLICY BRIEF

Evaluasi Kebijakan Efisiensi Anggaran: Dampak Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Belanja Daerah

Perspektif Teori Alokasi Keuangan Publik (Musgrave) atas Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD

Disusun berdasarkan riset: Melda Fadiyah Hidayat & Zidni Muntaha Ridho, Universitas Negeri Surabaya  |  Agustus 2026

Sejak era desentralisasi, alokasi anggaran daerah di Indonesia bergeser dari pola sentralistik menuju kewenangan fiskal daerah yang lebih besar. Namun, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 mendorong penurunan tajam komponen Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun 2026. TKD nasional turun dari puncaknya 881,4 triliun rupiah (2023) menjadi 650 triliun rupiah (2026), tren yang diikuti oleh penurunan Belanja Daerah nasional dari 1.440,46 triliun rupiah (2024) menjadi 1.254,21 triliun rupiah (2026).

Dalam kerangka Teori Alokasi Keuangan Publik (Musgrave), penurunan transfer semacam ini dapat memicu dua pola alokasi yang berbeda: alokasi destruktif, ketika penurunan/kenaikan transfer justru menekan belanja modal (fasilitas publik) secara tidak proporsional terhadap belanja operasional; atau alokasi positif, ketika perubahan transfer menstimulus efisiensi belanja barang dan jasa sekaligus menjaga produktivitas belanja modal. Brief ini merangkum temuan kajian panel 2026 untuk menilai pola mana yang dominan terjadi di daerah, sebagai dasar evaluasi desain kebijakan efisiensi ke depan.

•     Signifikansi statistik: seluruh empat komponen belanja daerah — Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Lainnya — dipengaruhi TKD secara signifikan (Uji F dan Uji T, p<0,05 pada seluruh model).

•     Arah pengaruh positif: penurunan TKD berasosiasi dengan penurunan seluruh komponen belanja daerah, dengan koefisien regresi tertinggi pada Belanja Pegawai (0,743), diikuti Belanja Barang & Jasa (0,589), Belanja Lainnya (0,384), dan Belanja Modal (0,187).

•     Kekuatan pengaruh (R²) berbeda antar-komponen: Belanja Pegawai 91,5%, Belanja Lainnya 87%, Belanja Barang & Jasa 79,1%, dan Belanja Modal hanya 61,6% — menunjukkan belanja modal paling tidak elastis terhadap TKD sekaligus paling rentan tergerus ketika efisiensi diberlakukan secara seragam.

•     DKI Jakarta tercatat sebagai outlier ekstrem pada seluruh komponen belanja (nilai residual di atas ambang 3), sehingga generalisasi hasil ke daerah berkapasitas fiskal besar perlu kehati-hatian tambahan.

•     Pola gabungan mengindikasikan alokasi destruktif pada belanja modal dan belanja pegawai (paling tertekan oleh efisiensi), berdampingan dengan alokasi positif pada belanja barang dan jasa (penyesuaian yang relatif proporsional).

Tabel 1. Ringkasan Pengaruh TKD terhadap Komponen Belanja Daerah (N=38, Tahun 2026)

Sumber: diolah dari hasil SPSS pada data panel TKD dan Belanja Daerah 2026.

Efisiensi anggaran yang diterapkan secara seragam (flat cut) pada TKD berisiko menekan belanja modal daerah — komponen yang paling menentukan penyediaan infrastruktur dan layanan publik — secara tidak proporsional, meskipun secara statistik pengaruh TKD terhadap belanja modal justru paling lemah dibanding komponen lain. Sebaliknya, tekanan terbesar justru jatuh pada belanja pegawai, yang berisiko mengganggu keberlangsungan layanan dasar di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Tanpa mekanisme pengecualian atau bantalan (buffer) yang memadai, kebijakan efisiensi berpotensi memperlebar kesenjangan antar-daerah, khususnya bagi kabupaten/kota dengan ketergantungan tinggi terhadap TKD.

1.      Desain efisiensi berbasis diferensiasi komponen belanja: prioritaskan pengurangan pada belanja barang dan jasa yang secara empiris paling elastis dan paling minim risiko sosial, serta lindungi alokasi belanja modal dan belanja pegawai esensial dari pemotongan proporsional yang seragam.

2.      Terapkan pendekatan berbasis kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity-based), bukan pemotongan persentase yang sama untuk seluruh daerah, mengingat variasi ketergantungan terhadap TKD antar provinsi, kabupaten, dan kota.

3.      Sediakan mekanisme pengecualian atau dana penyangga (buffer) untuk belanja modal prioritas — terutama proyek infrastruktur dan layanan publik yang sudah berjalan — agar efisiensi tidak menghentikan pembangunan yang sedang berlangsung.

4.      Lakukan evaluasi khusus untuk daerah dengan karakteristik fiskal ekstrem (seperti DKI Jakarta) agar kebijakan efisiensi nasional tidak diterapkan secara generik pada daerah dengan struktur anggaran yang sangat berbeda dari rata-rata nasional.

5.      Perkuat pemantauan berkala (monitoring) atas rasio belanja modal terhadap belanja operasional pascakebijakan efisiensi, sebagai indikator dini untuk mendeteksi pergeseran ke arah alokasi destruktif.

Kajian menggunakan data panel 2026 atas 38 provinsi, 418 kabupaten, dan 98 kota (bersumber dari portal DJPK Kemenkeu dan Nota Keuangan), dianalisis dengan SPSS melalui uji normalitas data, uji hipotesis (Uji T dan Uji F) untuk menilai pengaruh TKD terhadap empat komponen Belanja Daerah.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, “Dampak Efisiensi Terhadap TKD”; Kementerian Keuangan, Nota Keuangan (2020, 2022, 2026); Portal Data SIKD DJPK Kemenkeu; Lewis, B.D. (2016) tentang alokasi destruktif; Saptono & Mahmud (2023) tentang alokasi positif; Musgrave & Musgrave (1989), Public Finance in Theory and Practice.